Career

Ayo Melek tentang Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

  by: Givania Diwiya Citta       25/11/2019
  • Dalam memperingati tanggal 25 November sebagai hari anti kekerasan seksual terhadap perempuan, Cosmo mencoba menelusuri scene persoalan laten ini yang tak luput terjadi di tempat kerja. Pesan Cosmo, simpan halaman serta berbagai image dari artikel ini jika perlu untuk mempersenjatai diri dengan amunisi pengetahuan tentang pelecehan seksual di tempat kerja. No, we don’t kid you, bb! 


    Survei mengenai Pelecehan Seksual di Tempat Kerja (19 November – 9 Desember 2018) yang diadakan oleh Never Okay Project menangkap skema isu ini di Indonesia. Simak rangkumannya!






    Seperti yang bisa kita lihat dari data terlampir – dan yang sebenarnya sebagian besar dari kita sudah sadari tanpa mengekspos – persoalan tentang pelecehan seksual di tempat kerja telah langgeng terjadi di Indonesia. Sejujurnya Cosmo terkejut bahwa data menyebutkan angka setinggi 94% tersebut! Cosmo sadar bahwa belum ada hukum resmi yang bisa melindungi kita dari kerentanan pelecehan seksual – meski Women, Business and the Law dari World Bank pada tahun 2019 menyatakan bahwa sebanyak 10 dari 11 negara ASEAN sudah memiliki aturan khusus tentang pelecehan seksual kecuali Indonesia – tapi tak berarti kita tak bisa melek akan kasus ini, girls. Seperti ujaran slang banyak milenial, “Stay woke!” maka mari kita edukasi diri bersama. 




    Cosmo pun menemui Alvin Nicola, koordinator dari inisiasi sosial Never Okay Project yang bermisi mengisi ruang kosong tentang paparan terhadap pelecehan seksual bagi pekerja. “Kami ingin mendorong negara maupun perusahaan untuk membuat kebijakan spesifik tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Karena isu ini adalah milik kita semua, yaitu para pekerja,” ujar Alvin. Survei perdana yang digelar Never Okay Project tentang isu spesifik tersebut pun bisa menyimpulkan dua hal penting: meski angka responden yang mengalaminya tinggi (94%), namun ternyata pengetahuan mereka tentang arti pelecehan seksual, serta kebijakan di perusahaan masing-masing terhadap isu tersebut, masihlah sangat minim. Pasalnya, usia dominan responden yang merentang adalah dari 18 sampai 28 tahun, yaitu usia giat-giatnya berkarier sedang tinggi. Bahkan lebih dari itu, survei tersebut juga mendekonstruksi pikiran bahwa bukanlah perempuan saja (82,82%) yang terpapar praktik pelecehan seksual di tempat kerja, melainkan pria (15,65%) serta yang tidak ingin diidentifikasi gendernya (1,53%) juga mengalaminya.




    Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan, yang Cosmo wawancarai juga mengiyakan permasalahan ini. “Data tentang kekerasan seksual yang masuk ke Komnas Perempuan memang tidak sebanyak dengan kasus KDRT – karena KDRT sudah punya undang-undangnya sendiri. Meskipun yang terlaporkan sedikit, tapi kasus pelecehan seksual jelas tidak sedikit terjadi,” ujarnya. Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus pelecehan seksual di tempat kerja terjadi secara lintas kelas. Mulai dari yang bekerja di DPR, perguruan tinggi, industri hiburan, bahkan buruh, hingga migran. Dan nyatanya, tak jarang perempuan yang masih belum tahu apa yang menimpanya dan bagaimana membedakan tindakan sexism serta pelecehan seksual. Mengutip Yuniyanti, pelecehan seksual adalah sebuah tindakan atau ekspresi yang melibatkan body contact ataupun non body contact yang ditujukan dalam nuansa seksual. “Saya mencoba menghayati standar human rights. Pelecehan seksual itu bukan hanya soal persepsi apakah seseorang atau ‘korban’ merasa terganggu atau tidak, tapi pelecehan seksual itu soal dignity. Dalam diri seseorang, haruslah melekat pemikiran untuk bebas dari dilecehkan. Jika mengandalkan persepsi saja dan karena sudah terjadi pelaziman akan hal-hal ini, maka pelecehan seksual dianggap bukan persoalan,” jelas Yuniyanti.




    Sementara itu, Hannah Al Rashid, aktris sekaligus UN Indonesia SDG mover for Gender Equality, juga mengungkapkan persoalan laten ini di industri kreatif tempatnya bekerja. Hannah pernah mengalami pelecehan seksual dari seluruh hierarki dalam industri film, mulai dari produser sampai rekan kerja pemeran lawan main. “Jika berhadapan dengan orang-orang yang punya power tapi kita ingin berkarya di sini (industri film), maka psychological positioning yang kerap muncul adalah pelecehan seksual akan terjadi demi punya kesempatan bekerja,” ujarnya. Lantas yang tercipta adalah sistem antar para pekerja perempuan serta sekutu pria, yang saling memberi peringatan tentang potensi kejadian pelecehan seksual. Akhirnya, perempuan rentan menjadi korbannya. Saat ada yang mengerti tentang konsep consent seperti untuk pembuatan adegan ranjang atau kissing scene sebagai sebuah koreografi, lantas cap “ribet” atau “susah diajak kerja sama” menempel padanya. Dan bagi publik, perempuan yang memerankan adegan tersebut akan menjadi yang paling dihakimi dibanding aktor pria. “Skandal Weinstein dan #MeToo di Amerika bukanlah isolated event. Itu pun terjadi di industri film Indonesia, hanya saja lingkungan di sini belum mendukung korban-korban dari penguasa di industri ini untuk berani mengungkapkannya secara publik, karena stigma victim blaming masih tinggi diberatkan pada perempuan,” tambahnya. 






    Relasi kuasa (atasan-bawahan) yang berperan menguatkan praktik pelecehan seksual adalah betul adanya, “Namun juga bisa dari power relationship as a man, yaitu yang lahir dari pemikiran misoginis dan patriarchal yang sudah masuk ke alam berpikir, dan dilazimkan,” ungkap Yuniyanti. Untuk itulah Komnas Perempuan tengah mendorong berbagai lembaga pendidikan, tempat kerja, serta organisasi untuk membuat mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mulai dari merancang kurikulum atau MOU untuk memahamkan orang-orang tentang segala bentuk kekerasan seksual, hingga nantinya akan hadir sebuah corner penanganan. Yuniyanti juga menambahkan bahwa PBB sedang mendorong dalam membuat working place sebagai tempat untuk mendukung para korban menjadi lebih terlindungi. Alih-alih memutus kerja karyawan yang produktivitasnya turun semisal karena ia merupakan korban KDRT, tempat kerja haruslah punya tembok tebal antara isu domestik dan profesional. Karyawan tersebut harus merasa menjadi bagian dari keluarga besar, dan tempat kerja harus mampu menopangnya. Contohnya seperti mendapat bantuan dari rekan kerjanya, atau perusahaan memberi cuti untuk keleluasaan korban dalam melanjuti proses hukum, atau memberikan tempat tinggal yang dekat dari kantor bagi korban. PBB juga sedang mendorong global compact untuk gender equality, salah satunya adalah mencegah dan mendorong agar tidak ada diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan.


    Lantas bagaimana penanganan terhadap kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang sejauh ini terjadi di Indonesia? “Masih tricky, terutama saat kami berdiskusi dengan perusahaan atau lembaga-lembaga kerja. Semisal di sektor swasta, diskusi pertama pasti mengenai kapital. Tentang bagaimana jika perusahaan mencanangkan suatu kebijakan spesifik yang bisa meningkatkan perlindungan terhadap pekerja mereka, namun sekaligus meningkatkan keuntungan perusahaan,” ungkap Alvin. Ia pun menambahkan bahwa beberapa perusahaan multinasional sudah ada yang menerapkannya, tapi di sisi lain seperti di institusi pemerintahan, masih belum sadar betul bahwa ini merupakan persoalan hak asasi pekerjanya untuk berkembang secara sehat dan aman. “Ada juga beberapa perusahaan yang didominasi pria, serta yang terdapat pemimpin perempuan di sana, seperti dari sektor logam, tambang, perkebunan, yang mengajak kami berkolaborasi,” lanjutnya. Meski supporting environment masih belum cukup kuat, namun bukan berarti tantangan dalam mengentaskan pelecehan seksual di tempat kerja tidak bisa diupayakan. Salah satu contoh keberhasilan adalah kolaborasi antara Perempuan Mahardika dan Komnas Perempuan yang menciptakan Zona Bebas Kekerasan Seksual di area perburuhan pada Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, yang pencanangannya telah disetujui oleh 45 perusahaan di sana.




    Pasca #MeToo terjadi, tak dapat dipungkiri pembahasan tentang persoalan ini lebih terangkat diperbincangkan di Indonesia. Terutama mengingat kasus Baiq Nuril yang sangat disorot publik – hingga membuat Presiden RI Joko Widodo beraksi karena petisi yang ditandatangani ribuan orang – yang diviralkan oleh para aktivis. Meski legal justice terhambat, namun social justice bekerja mendukungnya. Seperti yang diungkapkan Hannah, nyatanya, rakyat punya power untuk mengubahnya, kita hanya perlu lebih sadar. “Dalam Miles Films, Mira Lesmana telah memasukkan pasal tentang pelecehan seksual dalam kontraknya. Jika ada yang melanggar, akan ada sanksi atau denda untuknya. Menurut saya, ini adalah langkah progresif. Saya menunggu produser lain melakukan hal yang sama,” buka Hannah. Never Okay Project juga punya agenda besar untuk membuat masalah pelecehan seksual di tempat kerja diangkat jadi bahan pembicaraan yang lebih masif. “Lebih dari public conversation dan membangun support group, kami ingin masuk ke dalam diskusi perusahaan. Kami ingin mempromosikan integritas bisnis, bahwa kebijakan tentang pelecehan seksual di tempat kerja tidaklah bisa dipisahkan dalam membangun bisnis, karena jika tidak, justru akan menimbulkan kontra produktif terhadap kinerja sehari-hari,” ungkap Alvin. 


    Secara paralel, selain mendorong isu-isu keadilan korban pelecehan seksual di tempat kerja, penting juga untuk mendorong kesetaraan pekerja. Mengutip Alvin, woman leadership menjadi penting – namun bukan semata-mata partisipasi dalam mengisi angka dalam posisi pemimpin yang didominasi pria – melainkan lewat partisipasi yang signifikan. Woman leadership harus menjadi representasi penting dalam kebutuhan para korban perempuan. Karena Cosmo pun percaya, bahwa saat perempuan diberdayakan, mereka berkontribusi hal hebat untuk masyarakat. “Saya sempat membuat film pendek di Aceh bersama UNDP mengunjungi pemuka adat perempuan. These women are badass! Terkadang saat pria tidak bisa menyelesaikan satu masalah, perempuan ini datang menyelesaikannya,” cerita Hannah. Baginya, perempuan terlahir sebagai negosiator, perempuanlah yang bisa mendamaikan keadaan bahkan perseteruan. Rasanya kita butuh lebih banyak perempuan dalam posisi pemimpin. Terutama pemimpin perempuan yang punya perspektif dan gender awareness, yang turut memperjuangkan hak-hak perempuan.


    Meski langkah yang mesti kita tempuh adalah perjalanan jauh, namun sebagai grass roots, kita bisa memulai aksi untuk mengentaskan pelecehan seksual, girls. Sama halnya seperti mengatasi problema alkoholik, pertama-tama kita harus mengakui dulu bahwa, “Ya, kita punya masalah, dan kita akan mencari solusinya.” Setelah mengidentifikasinya, secara individual kita bisa berani bergerak – terutama dengan fakta bahwa adanya gerakan sosial dalam mendorong pengesahan RUU PKS, masyarakat pun ternyata paham bahwa masalah ini urgent. Bahkan Hannah yang mengaku bukan aktivis dengan background panjang di bidang ini, namun ia memiliki passion dan bahkan pernah menjadi korban dari pelecehan seksual, mendedikasikan platform figur publik miliknya untuk mempromosikan isu ini. “Followers saya ternyata juga banyak yang merupakan pria, jadi jika saya bisa memberi tahu mereka tentang pengetahuan ini pelan-pelan, harapannya adalah mereka pun bisa sadar tentang bagaimana untuk lebih menghormati perempuan,” yakinnya.



    (Givania Diwiya / FT / Sumber infografis: Never Okay Project / Layout: Rhani Shakurani, Dyah Puspasari / Foto utama: Cottonbro dari Pexels.com)