Lifestyle

Women's March Kembali Bersuara Terkait Kekerasan Seksual

  by: Nadhifa Arundati       28/4/2019
  • Ladies, aksi Women’s March Jakarta telah memberikan kamu kesempatan untuk membuat perubahan – dengan mengedepankan hak-hak perempuan Indonesia yang dilakukan di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada tanggal 27 April 2019. Well, mungkin kamu sudah enggak kaget dengan budaya patriarki yang masih ‘kental’ di Indonesia, but don't worry gurl karena kamu tetap punya kesempatan untuk #BeraniBersuara.


    As we know, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk kesejahteraan perempuan dan keadilan masih belum juga disahkan sejak tahun 2015 – hal ini memicu Women’s March Jakarta untuk terus mendorong isu-isu yang masih ‘diduakan’. But the good news is, aksi yang digelar tahun ini dihadiri sekitar 4.000 peserta – jumlahnya tentu jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, yang mendatangkan sekitar 2.000 peserta. Dalam arti: sudah semakin banyak perempuan di luar sana yang sadar untuk melawan ketidakadilan!


    Jangan berpikir kalau aksi ini hanya mengajak kita untuk bersuara tanpa tujuan, no, tentunya Women’s March Jakarta memberikan sepuluh tuntutan keadilan untuk perempuan – berfokus pada masalah kekerasan seksual yang masih sangat, sangat sering terjadi di tempat umum. Berdasarkan sebuah survei dari perEMPUan, Lentera Sinta Indonesia, Hollaback! Jakarta, Jakarta Feminist Discussion Group, dan Change.org, sekitar 43% dari 62.224 responden mengaku telah menjadi korban kekerasan seksual, dan lebih dari 50% mengalami hal serupa sebelum usia 16 tahun (this is terrible).






    Sebenarnya aksi ini tak hanya mengusung isu kekerasan seksual, namun juga menuntut bentuk ketidakadilan lain yang menyinggung peran perempuan. So, ini dia tuntutan yang dikeluarkan:


    1. Mendesak pengesahan seluruh Rancangan Undang-Undang yang mendukung             
    penghapusan kekerasan, diskriminasi, stigma, dan represi terhadap perempuan dalam berbagai sektor.


    2. Menghapus dan/atau mengubah peraturan dan perundang-undangan yang diskriminatif.


    3. Memastikan pelaksanaan UU Desa dan UU Nelayan mengakomodasi kebutuhan perempuan secara inklusif, partisipatif dan berwawasan lingkungan.


    4. Memastikan pelaksanaan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berpihak pada perempuan pekerja migran, dan memberantas tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi.




    5. Menghentikan dan mengusut semua tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kriminalisasi terhadap perempuan, kelompok marginal, dan minoritas lainnya.

                     
    6. Menjalankan sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender.


    7. Menuntut pembangunan yang mengarusutamakan keadilan gender secara komprehensif dan inklusif, termasuk memperbaiki seluruh infrastruktur dan layanan transportasi agar ramah terhadap perempuan, anak dan kelompok marginal lainnya.


    8. Meningkatkan keterwakilan politik perempuan dan menuntut partai politik untuk melakukan fungsi pendidikan politik dan kewarganegaraan yang berperspektif gender.


    9. Mendorong kurikulum pendidikan yang komprehensif, adil gender dan inklusif, termasuk pendidikan kesehatan mental dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi.


    10. Memastikan berjalannya perlindungan sosial yang komprehensif, adil gender dan inklusif, termasuk jaminan dan akses pada layanan kesehatan.  


    Well, there’s nothing to be afraid of, karena kamu enggak sendirian, ladies we stand up for our rights, dan sudah saatnya kamu membuka mata, kalau perlawanan tak selalu bersinggungan dengan hal negatif, tetapi menuntun kamu untuk melangkah ke depan – seperti apa yang sudah dilakukan oleh panutan kita semua, R.A Kartini. Yes, #GirlPower!


    (Image: Doc. Penulis)