Lifestyle

5 Undang-Undang dan RUU yang Dianggap Merugikan Perempuan

  by: Shamira Priyanka Natanagara       21/4/2020
  • Kesadaran masyarakat Indonesia akan isu ketidaksetaraan gender sudah semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir ini, dan perempuan Indonesia pun lebih berani untuk bersuara dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, perjalanan perempuan Indonesia menuju kesetaraan terbilang masih panjang, terutama dengan adanya undang-undang (dan Rancangan Undang-Undang) yang bisa merugikan kaum perempuan.

    Untuk memperingati Hari Kartini tahun ini, Cosmo akan mengajakmu membahas beberapa undang-undang dan Rancangan Undang-Undang (RUU) negara yang dianggap dapat merugikan perempuan Indonesia. Mari kita simak!

    BACA JUGA: Rekomendasi Film Indonesia dengan Tema Women Empowerment



    1. Undang-Undang Pornografi

    Disahkan pada… 30 Oktober 2008

    Namanya sudah cukup jelas, undang-undang ini dirancang untuk mengatur pornografi. Menurut undang-undang ini, pornografi ialah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. "

    Peraturan ini merugikan perempuan karena… berusaha untuk mengatur cara perempuan berpakaian, serta beranggapan bahwa perempuan dengan pakaian terbuka adalah pemicu kejahatan seksual.

    Bahkan sebelum disahkan, undang-undang ini sempat disebut sebagai RUU Anti Inul, karena dianggap ingin menjatuhkan penyanyi dangdut Inul Daratista yang sedang naik daun pada saat itu. Kostum dan tarian Inul yang seksi dianggap tidak senonoh, bahkan pada rapat Pansus RUU Pronografi dan Pornoaksi sesama musisi dangdut Rhoma Irama mendukung RUU tersebut dan mengatakan bahwa tarian Inul termasuk sebagai pornoaksi. Menanggapi kontroversi ini, aktris sinetron Sarah Azhari turut menyuarakan pendapatnya, mengatakan bahwa undang-undang ini dapat membatasi cara “artis menyalurkan aspirasi”. Ada pula beberapa anggota pemerintah yang menolak undang-undang ini, di antaranya Gubernur Bali kesembilan Made Mangku Pastika yang merasa peraturan ini diskriminatif terhadap seni budaya adat beberapa daerah di Indonesia, seperti Bali dan Papua di mana pakaian adat wanita yang terbuka adalah hal yang normal dan sama sekali tidak bersifat cabul (via Tempo).


    2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

    Diterapkan pada… 21 April 2008

    Pada dasarnya, undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan untuk menjaga perkembangan dan ketertiban dalam penggunaan teknologi informasi.

    Peraturan ini merugikan perempuan karena… ambigu dan bercelah. Ingat kasus Baiq Nuril? Guru perempuan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat ini dihukum enam bulan penjara dan didenda Rp500 juta karena terjerat UU ITE. Baiq merekam percakapan telepon dengan atasannya yang melecehkan dirinya, kemudian melaporkan kejadian tersebut dan menyediakan rekaman yang ia ambil sebagai bukti. Namun sayangnya, ia justru dijerat Pasal 27 UU ITE yang melanggar distribusi dan/atau transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. 



    Aktris Tara Basro pun sempat dianggap telah melanggar Pasal 27 UU ITE oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Menkominfo). Apa yang ia lakukan? Well, Tara hanya mengunggah foto dirinya tanpa busana, hanya menutupi bagian payudara dan kelaminnya, serta foto menggunakan swim suit, untuk menunjukkan bahwa ia mencintai tubuhnya yang curvy dan mendorong perempuan Indonesia untuk mencintai tubuh mereka, tidak peduli ukurannya. Pesan yang bagus, bukan? Namun menurut Kabiro Humas Kominfo Ferdinand Setu, disadur dari Tirto.id, unggahan Tara “melanggar kesusilaan” dan menafsirkan ketelanjangan”. 


    3. RUU KUHP

    Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alias RUU KUHP, telah menjadi topik yang seringkali dibahas sejak akhir tahun lalu karena memiliki sejumlah pasal yang merugikan perempuan, anak, dan kelompok rentan. 



    Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, berikut adalah beberapa pasal RUU KUHP yang dapat merugikan perempuan, anak, kelompok miskin, dan lainnya:

    • Pasal 414-416 tentang Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan. Pasal ini dapat menghambat edukasi seks serta program keluarga berencana. 
    • Pasal 470-472 tentang Pengguguran Kandungan. Pasal ini berbahaya bagi perempuan yang hamil akibat pemerkosaan, apalagi karena akan menghukum perempuan yang melakukan aborsi. Berdasarkan laporan Tirto.id, pasal ini juga tidak selaras dengan Pasal 75 ayat 2 UU Kesehatan yang mengizinkan aborsi jika “dalam keadaan darurat medis atau mengalami kehamilan sebab perkosaan.” Komnas Perempuan juga menganggap pasal ini mengabaikan angka kematian ibu akibat aborsi tidak aman yang tinggi.
    • Pasal 467 tentang Larangan Seorang Ibu Melakukan Infantisida. Pasal ini berasumsi bahwa hanya seorang ibu saja yang bisa melakukan infantisida karena malu akan kelahiran anak di luar nikah, padahal laki-laki pun bisa melakukan hal tersebut, atau memaksa sang perempuan untuk melakukan infantisida.



    4. RUU Ketahanan Keluarga

    Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang termasuk dalam program legislasi nasional Prioritas 2020 dianggap diskriminatif, terutama karena Pasal 25 ayat 3 RUU ini yang mengatur tugas suami dan istri dalam berumah tangga. Disadur dari CNN Indonesia, pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban istri adalah “a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; b. menjaga keutuhan keluarga; serta c. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

    Peraturan ini merugikan perempuan karena… membatasi gerak perempuan, terlalu mencampuri ranah privat, dan membuat korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sulit bebas.

    Disadur dari CNN Indonesia, Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, peraturan ini “membuat struktur fungsi (suami istri) yang sangat diskriminatif” serta bisa “melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga.” Ia menjelaskan bahwa struktur fungsi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan suami dan anak bisa membuat sang istri “sulit keluar dari lingkar kekerasan dalam keluarga yang dialaminya”.


    5. RUU Omnibus Cipta Kerja

    RUU Omnibus Cipta Kerja bertujuan untuk memperbarui peraturan mengenai cuti khusus dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan.

    Peraturan ini merugikan perempuan karena… ada kemungkinan penghapusan cuti khusus untuk haid hari pertama, keperluan menikah, hingga melahirkan atau keguguran kandungan. Menurut laporan Kompas, Pasal 93 RUU Cipta Kerja menyatakan bahwa gaji tidak akan diberikan jika karyawan tidak masuk kerja karena berhalangan, tapi tidak ada penjelasan detail tentang apa saja yang dianggap sebagai 'halangan', sedangkan Pasal 93 ayat 2 UU Ketenagakerjaan dengan jelas memberi pengecualian untuk absen karena haid hari pertama dan kedua.

    BACA JUGA: 7 Politikus Wanita yang Inspiratif




    (Shamira Natanagara / Ed. / Opening image: Chelsi Peter from Pexels)