Career

Ladies, Kamu Wajib Tahu 7 Hak Pekerja Perempuan Ini!

  by: Alexander Kusumapradja       1/5/2018
  • Who run the world? Girls! Ya, bila sebelumnya kaum perempuan kerap dipandang sebelah mata dalam lingkungan kerja, kini kamu boleh berbangga hati karena kontribusi dan kinerja perempuan dalam dunia profesional telah diakui keberadaannya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja perempuan terus meningkat setiap tahunnya. Pada beberapa sektor, jumlah pekerja perempuan pun hampir menyamai jumlah pekerja laki-laki. Bahkan, menurut riset Grant Thornton tahun 2017, Indonesia termasuk negara dengan peningkatan terbaik dalam hal jumlah perempuan yang menduduki posisi senior di perusahaan.

    Dalam dunia kerja, kaum perempuan telah membuktikan diri bila mereka bisa setara dan tak jarang, bahkan lebih dibanding pekerja laki-laki dalam hal talenta maupun ambisi untuk terus maju. Namun, secara kodrat pekerja perempuan tentu punya kebutuhan berbeda dibanding laki-laki, khususnya mengenai kondisi biologis dan reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Karena itu negara telah mengatur beberapa hak yang khusus ditujukan bagi pekerja perempuan. Nah, ladies, terutama kamu yang telah bekerja, apakah kamu sudah tahu apa saja hak-hak pekerja perempuan tersebut? Dalam semangat May Day yang jatuh hari ini, Cosmo ingin membantu mengingatkan kamu akan hak-hak tersebut.




    1. Hak Cuti Menstruasi

    Nyeri saat datang bulan atau yang disebut dismenore adalah hal serius bagi beberapa perempuan. Jangankan untuk fokus bekerja, bagi beberapa orang, sakitnya bahkan bisa membuat terkapar di tempat tidur. Karena itu banyak negara telah mengatur hak cuti untuk perempuan yang menderita dismenore. Jepang misalnya telah memberlakukan cuti haid sejak tahun 1947 dengan jumlah hari cuti dan upah ditentukan masing-masing perusahaan, sementara di Taiwan dan Korea Selatan, cuti haid termasuk dalam 30 hari cuti sakit dalam setahun di mana pekerja tetap berhak mendapat upah penuh.

    Di Indonesia, hak cuti haid diatur dalam Pasal 81 (1) UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi: “Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.” Dalam pasal tersebut jelas bila pekerja perempuan berhak minta izin cuti di hari pertama dan kedua datang bulan dan perusahaan tidak diwajibkan membayar upah penuh.

    Namun, pada praktiknya, prosedur pemberitahuan kepada perusahaan sering menjadi permasalahan sendiri. Beberapa perusahaan meminta adanya surat keterangan dokter untuk cuti haid, padahal jarang perempuan yang sampai harus ke dokter di hari pertama haid. Nyeri tak tertahankan memang merepotkan, namun umumnya hal itu bisa diatasi dengan cukup istirahat di rumah.

    YouGov pernah melakukan survei terhadap 1.000 perempuan yang menunjukkan 52 persen perempuan mengalami dismenore saat datang bulan. Namun, hanya 27 persen yang memberitahu kantornya. Sepertiga dari mereka yang mengalami dismenore akhirnya memilih mengambil izin sakit.

    Baca juga: Wajib Tahu! Daftar Gaji UMR di Tiap Provinsi Indonesia


    2. Hak Cuti Hamil dan Melahirkan

    Hak cuti pekerja perempuan di masa kehamilan dan persalinan telah diatur dalam pasal 82 ayat 1 UU Ketenagakerjaan No. 13/ 2003 yang berbunyi: “Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.”

    Dalam pasal tersebut sudah tertera jelas jatah cuti 3 bulan atau 90 hari kalender yang sudah diatur menjadi dua bagian pada saat sebelum dan sesudah melahirkan. Tapi, beberapa perusahaan pun memberikan pilihan bagi karyawan untuk mengatur sendiri kapan waktu yang diinginkan untuk mengambil cuti, umumnya adalah mendekati hari persalinan agar jatah cutinya bisa dipakai untuk istirahat dan merawat bayi di rumah.

    Selama 3 bulan cuti hamil dan melahirkan, perusahaan tetap wajib memberikah hak upah (gaji) penuh meskipun mereka tidak bekerja. Pekerja perempuan pun harus menginformasikan tentang kelahiran anak ke perusahaan dalam waktu 7 hari setelah melahirkan dan memberikan bukti seperti fotokopi surat kelahiran dari rumah sakit atau akta kelahiran kepada manajemen.


    3. Hak Cuti Keguguran

    Bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran, mereka berhak beristirahat selama 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan yang diberikan dokter kandungan atau bidan seperti yang sudah tercantum dalam UU Ketenagakerjaan No. 13/ 2003 pasal 82 ayat 2: “Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.”

    Sama seperti ketika istrinya melahirkan, pekerja pria pun berhak mendapat cuti kerja selama dua hari kerja dengan upah penuh bila istrinya mengalami keguguran.

    Baca juga: Influencers Bicara Tentang Isu Wanita & Hak Perempuan




    4. Hak Menyusui/Memerah ASI

    Setelah melahirkan, salah satu hak pekerja perempuan yang juga harus dipenuhi perusahaan adalah menyusui atau setidaknya memerah ASI. Hal itu diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 83 No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi: “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”

    Sejujurnya, pasal di atas masih terasa tidak spesifik dan belum terlalu jelas. Apa “kesempatan sepatutnya” yang tertulis di pasal tersebut? Idealnya, perusahaan menyediakan ruangan laktasi khusus bagi pekerja perempuan untuk menyusui anaknya atau memerah ASI di jam kerja beserta tempat penyimpannya.

    Sebelumnya, International Labour Organization (ILO) telah mencanangkan Pasal 10 Konvensi ILO No.183 tahun 2000 yang mengatur bahwa pekerja perempuan berhak mendapat satu atau lebih jeda di antara waktu kerja atau pengurangan jam kerja setiap harinya untuk menyusui bayinya, dan jeda waktu atau pengurangan jam kerja tersebut tetap dihitung sebagai waktu kerja sehingga pekerja perempuan tetap berhak mendapat upah penuh. Sayangnya, hal itu tak diterapkan dalam UU di Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 128 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa semua pihak harus mendukung pekerja perempuan untuk menyusui dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus, baik di tempat kerja maupun di tempat umum. Sesuai dengan rekomendasi World Health Organization (WHO), masa menyusui yang ideal adalah sekurang-kurangnya 2 tahun.


    5. Hak BPJS Kesehatan

    Dalam Undang-undang no. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PP no. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, negara telah mengatur tentang kewajiban perusahaan yang memiliki lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah sedikitnya satu juta Rupiah untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan. Bagi pekerja perempuan, program BPJS Kesehatan juga mencakup layanan periksa USG gratis dan layanan melahirkan gratis di fasilitas kesehatan yang telah disediakan. Baik peserta BPJS yang berada pada kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 akan tetap mendapatkan layanan periksa USG dan melahirkan gratis. Selain itu, berapa kali pun peserta perempuan pernah melahirkan, ia akan tetap mendapatkan layanan tersebut.


    6. Larangan PHK karena alasan menikah, hamil, dan melahirkan

    Menikah, hamil, dan melahirkan adalah bagian dari hak reproduksi perempuan yang tidak bisa menjadi dasar bagi perusahaan untuk memaksa pekerja perempuan untuk mengundurkan diri atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan tersebut. Hal itu pun sudah termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil dan Melahirkan


    7. Perlindungan keamanan dan kesehatan bagi pekerja perempuan di jam malam

    Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dan perempuan hamil yang bekerja pada jam malam yakni 23.00 sampai dengan 07.00 pagi berhak mendapat makanan dan minuman bergizi serta dilindungi kesusilaan dan keamanannya selama di tempat kerja. Selain itu, perusahaan harus menyediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja di antara pukul 23.00 sampai 05.00.

    Selain hak-hak khusus di atas, sebagai pekerja perempuan kamu tentu tetap berhak mendapat cuti yang telah diatur Depnaker. Namun, pada kenyataannya masih ada saja perusahaan yang mengabaikan hak-hak khusus tersebut. Dari mulai tidak mensosialisasikan kepada para pekerja maupun yang benar-benar menolak memberikannya. Dengan semakin terbukanya informasi dan keberanian untuk menyuarakan hak, ini saatnya kamu lebih aware dan kritis terhadap persoalan ini. More power for all the ladies!

    (Image: melpomen©123rf.com)